BITUNG – Gelombang sorotan terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan proyek revitalisasi di SMK Negeri 6 Bitung semakin menguat. Hasil konfirmasi awak media kepada Kepala SMKN 6 Bitung, Arifin Abas, pada 8 Juni 2026 dinilai belum menjawab substansi berbagai temuan yang telah menjadi perhatian publik selama beberapa bulan terakhir.
Alih-alih meredam polemik, klarifikasi yang disampaikan justru memunculkan kontradiksi yang dinilai layak menjadi pintu masuk bagi audit investigatif dan pemeriksaan menyeluruh oleh aparat penegak hukum serta lembaga pengawas negara.
Sorotan utama tertuju pada pengakuan adanya kekurangan anggaran dalam salah satu kegiatan yang disebut mencapai sekitar Rp200 juta. Menurut keterangan Kepala Sekolah, kekurangan tersebut diduga berkaitan dengan pengelolaan oleh pihak lain dan kemudian ditutupi menggunakan dana BOS.
Pada bagian lain, juga disebutkan adanya kekurangan anggaran dalam proyek revitalisasi yang menurut keterangannya harus ditutup melalui sumber dana lain yang berkaitan dengan dana BOS untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar yang hingga kini belum terjawab secara terbuka.
Jika benar terjadi kekurangan anggaran yang harus ditutupi menggunakan dana BOS, mengapa laporan penggunaan anggaran kegiatan tetap dinyatakan telah terserap atau digunakan sepenuhnya?
Sebaliknya, apabila anggaran memang telah digunakan seluruhnya sesuai peruntukan, mengapa masih muncul pengakuan adanya kekurangan dana yang harus ditutup dari sumber anggaran lain?
Pertanyaan yang lebih besar muncul ketika kondisi fisik sejumlah pekerjaan yang menjadi sorotan publik dinilai belum menunjukkan hasil yang sebanding dengan nilai anggaran yang telah digelontorkan negara.
Berbagai laporan dan dokumentasi yang beredar di tengah masyarakat menunjukkan adanya dugaan pekerjaan yang belum tuntas, kualitas pekerjaan yang dipersoalkan, serta hasil pelaksanaan yang dinilai belum memenuhi harapan sebagaimana tujuan program revitalisasi dan pengembangan sarana pendidikan.
Kondisi tersebut menimbulkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara realisasi anggaran, kualitas pekerjaan, dan hasil akhir proyek yang seharusnya dapat dinikmati oleh peserta didik.
Publik juga mempertanyakan mengapa dalam klarifikasi yang disampaikan tidak terlihat adanya penyajian dokumen pendukung, rincian pertanggungjawaban, maupun data teknis yang secara langsung menjawab berbagai temuan yang telah dipublikasikan sebelumnya.
Sebaliknya, perhatian publik justru tertuju pada munculnya keterangan mengenai pihak lain yang disebut terlibat dalam pengelolaan kegiatan. Padahal berdasarkan berbagai informasi yang berkembang, posisi kepala sekolah memiliki peran sentral dalam tata kelola program, pengawasan pelaksanaan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran di lingkungan sekolah.
Atas dasar itu, berbagai elemen masyarakat mendesak agar dilakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap seluruh kegiatan DAK, revitalisasi, pengadaan sarana, pengelolaan aset, serta penggunaan dana BOS di SMKN 6 Bitung selama periode 2023 hingga 2025.
Desakan tersebut ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Bitung, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Ombudsman Republik Indonesia, BPK RI, Inspektorat, Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, serta lembaga pengawasan lainnya agar segera melakukan pemeriksaan berbasis dokumen, pemeriksaan fisik lapangan, serta penelusuran aliran penggunaan anggaran.
Selain pemeriksaan menyeluruh, sejumlah kalangan juga meminta instansi yang berwenang mempertimbangkan langkah-langkah administratif yang diperlukan guna menjamin objektivitas proses pemeriksaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut mereka, langkah tersebut penting untuk menjaga integritas proses audit, menghindari potensi konflik kepentingan, serta memastikan seluruh dokumen dan barang bukti yang diperlukan tetap terjaga selama proses pemeriksaan berlangsung.
Kini publik menunggu langkah nyata dari aparat pengawas dan penegak hukum. Sebab semakin banyak pertanyaan yang muncul, sementara jawaban berbasis dokumen dan data yang dapat diverifikasi masih dinilai belum memadai.
Jika seluruh pengelolaan anggaran telah dilakukan sesuai aturan, maka audit investigatif akan menjadi sarana pembuktian yang paling objektif. Namun apabila ditemukan pelanggaran administrasi, penyimpangan pengelolaan keuangan negara, atau indikasi tindak pidana, maka masyarakat berharap seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum tanpa pengecualian.
Kasus ini bukan lagi sekadar persoalan administrasi sekolah. Yang dipertaruhkan adalah integritas pengelolaan uang negara, kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan, serta hak para siswa untuk memperoleh fasilitas pendidikan yang layak sebagaimana tujuan utama program yang dibiayai oleh negara.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Tim Red)
Social Header