JAKARTA – Pelaksanaan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diproyeksikan menjadi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) kembali menjadi perhatian publik. Hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta yang meninggal dunia selama mengikuti rangkaian pelatihan tercatat mencapai lima orang.
Korban terakhir yang dilaporkan meninggal adalah Nola Dya Sari, peserta yang mengikuti pelatihan di Satuan Pendidikan Bela Negara Kalimantan. Berdasarkan keterangan Kementerian Pertahanan, almarhumah sempat mengikuti aktivitas pelatihan seperti biasa sebelum mengalami gangguan kesehatan berupa sesak napas dan demam. Ia kemudian mendapatkan penanganan medis dan dirujuk ke rumah sakit, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Ia menjelaskan bahwa seluruh peserta telah menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti program, sementara penyebab pasti meninggalnya korban masih menunggu hasil evaluasi medis lebih lanjut.
Sebelumnya, empat peserta lain juga dilaporkan meninggal dunia dalam pelaksanaan program yang sama di lokasi berbeda. Masing-masing kasus disebut memiliki kondisi medis yang berbeda sehingga masih dilakukan pendalaman oleh tim kesehatan dan pihak terkait.
Meningkatnya jumlah korban meninggal memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat, akademisi, hingga anggota legislatif. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap metode pelatihan, standar pemeriksaan kesehatan, intensitas kegiatan fisik, serta kesiapan tenaga medis di setiap lokasi pelatihan.
Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa program tersebut bukan pendidikan militer untuk mencetak prajurit, melainkan bagian dari pembentukan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, serta kemampuan manajerial bagi peserta yang nantinya akan mengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai program strategis pemerintah.
Meski demikian, sejumlah pihak menilai evaluasi tetap diperlukan agar pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan tanpa mengabaikan aspek keselamatan peserta. Pemerintah diharapkan dapat melakukan peninjauan terhadap seluruh tahapan pelatihan, mulai dari proses seleksi kesehatan, pola latihan, hingga mekanisme penanganan darurat, sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang.
(Nove)
Social Header