Ahli Waris Mengaku Bertahun-Tahun Menunggu Kepastian, Dokumen Kepemilikan Dipersoalkan, Warkah HGB Diminta Dibuka Terang-Terangan
MINAHASA UTARA, SULAWESI UTARA — Sengketa tanah di Desa Paputungan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, kini semakin memanas. Persoalan yang menyangkut klaim hak masyarakat dan keberadaan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama perusahaan kembali memunculkan desakan keras agar Aparat Penegak Hukum (APH) tidak sekadar menjadi penonton.
Sorotan kini mengarah kepada Fabian Rompis, yang dalam pemberitaan disebut sebagai perwakilan atau manajer PT Bhineka Mancawisata (BMW). Fabian didesak untuk dimintai keterangan secara resmi guna membuka secara terang rangkaian komunikasi, dokumen, proses administrasi, serta persoalan yang selama ini dipertanyakan oleh keluarga ahli waris.
Namun perlu ditegaskan: hingga ada pembuktian melalui proses hukum, dugaan keterlibatan siapa pun dalam praktik mafia tanah belum dapat dianggap sebagai fakta atau kesimpulan hukum.
Desakan pemeriksaan tersebut muncul setelah keluarga ahli waris mempertanyakan dasar penguasaan tanah yang mereka klaim sebagai tanah keluarga, termasuk proses yang kemudian menghasilkan sertifikat HGB.
Berdasarkan pemberitaan yang telah beredar pada 3 September 2026, salah seorang ahli waris, Ratna Pontoh, mempertanyakan kapan dan melalui mekanisme apa tanah keluarga tersebut disebut telah berpindah kepada perusahaan. Keluarga juga mempertanyakan dokumen transaksi dan pihak-pihak yang disebut pernah memberikan persetujuan atas pelepasan tanah.
“JANGAN HANYA PERIKSA DI ATAS KERTAS!”
Desakan publik kini semakin keras: apabila benar terdapat dugaan kejanggalan dalam proses perolehan, penguasaan, maupun penerbitan hak atas tanah, maka penyelidikan tidak boleh berhenti hanya pada pemeriksaan dokumen yang diserahkan oleh satu pihak.
APH harus berani membongkar seluruh mata rantai persoalan.
Siapa yang pertama kali mengurus?
Siapa yang menyerahkan dokumen?
Siapa yang berkomunikasi dengan masyarakat?
Siapa yang mengetahui keberatan para ahli waris?
Dan apakah seluruh proses perolehan hak tersebut telah dilakukan sesuai prosedur serta berdasarkan dokumen yang sah?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini menjadi tekanan publik yang tidak boleh dibiarkan menggantung.
Nama Fabian Rompis patut dimintai klarifikasi dan, apabila dianggap relevan oleh penyidik, diperiksa secara resmi karena berdasarkan keterangan yang diberitakan, keluarga ahli waris pernah berkomunikasi dengannya terkait persoalan dokumen dan penyelesaian sengketa tanah tersebut. Dalam pemberitaan itu, keluarga juga mengaku telah menunggu tindak lanjut atas persoalan yang disampaikan selama bertahun-tahun.
APH DITANTANG USUT: APA YANG SEBENARNYA TERJADI DI BALIK HGB?
Persoalan utama yang kini harus dijawab bukan sekadar siapa yang benar dan siapa yang salah.
Yang jauh lebih penting adalah:
APAKAH SELURUH PROSES PENERBITAN HGB DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM?
Jika semua proses telah berjalan sesuai ketentuan, maka pembuktian melalui dokumen dan pemeriksaan resmi justru akan memberikan kepastian kepada semua pihak.
Tetapi apabila ditemukan ketidaksesuaian, manipulasi, penggunaan dokumen yang dipersoalkan, atau keterlibatan pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan, maka APH wajib menindaklanjutinya tanpa pandang bulu.
Karena itu, publik mendesak agar Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, Kepolisian, serta instansi pertanahan yang berwenang membuka ruang pemeriksaan secara profesional, objektif, dan transparan.
Tidak boleh ada nama yang dianggap terlalu besar untuk disentuh.
Tidak boleh ada jabatan yang menjadi tameng.
Dan tidak boleh ada perusahaan ataupun individu yang kebal dari proses pemeriksaan apabila terdapat laporan, bukti awal, atau indikasi yang memenuhi dasar untuk dilakukan pendalaman.
WARKAH HGB HARUS DIBUKA: DI SINI TITIK TERANG ATAU GELAPNYA PERKARA
Publik kini secara terbuka mendesak agar dokumen dasar proses pertanahan yang relevan diperiksa secara menyeluruh oleh pihak berwenang.
Mulai dari:
- Riwayat tanah;
- Alas hak;
- Dokumen peralihan;
- Akta-akta yang berkaitan;
- Surat pernyataan;
- Identitas pihak yang terlibat;
- Peta dan data bidang tanah;
- Hingga dokumen-dokumen yang menjadi dasar administrasi penerbitan hak.
Jika memang tidak terdapat persoalan, pemeriksaan menyeluruh seharusnya menjadi jalan untuk menjernihkan keadaan.
Namun jika terdapat perbedaan antara dokumen, keterangan para pihak, dan fakta penguasaan di lapangan, maka di situlah APH wajib bekerja lebih dalam.
Tidak cukup hanya bertanya. Dokumen harus diuji. Para pihak harus dikonfrontir. Riwayat harus ditelusuri.
FABIAN ROMPIS DIMINTA MEMBERIKAN PENJELASAN TERBUKA
Sebagai pihak yang disebut keluarga ahli waris pernah berkomunikasi mengenai persoalan tersebut, Fabian Rompis memiliki kepentingan untuk memberikan penjelasan agar tidak muncul spekulasi yang semakin liar.
Keterangan Fabian dapat menjadi salah satu pintu untuk memahami:
Apa sebenarnya posisi PT BMW dalam sengketa tersebut?
Sejauh mana informasi mengenai klaim ahli waris telah diterima perusahaan?
Apakah dokumen ahli waris pernah diteruskan untuk ditindaklanjuti?
Mengapa keluarga mengaku belum memperoleh penyelesaian yang mereka harapkan?
Dan yang paling penting:
Apakah terdapat persoalan administratif atau hukum yang selama ini belum dibuka secara terang kepada publik?
Pemeriksaan terhadap Fabian, apabila dilakukan oleh APH berdasarkan kebutuhan penyelidikan dan alat bukti, dapat menjadi bagian penting dalam mengurai seluruh rangkaian peristiwa.
DUGAAN MAFIA TANAH HARUS DIBUKTIKAN ATAU DIPATAHKAN DI DEPAN HUKUM
Istilah “mafia tanah” bukan tuduhan yang bisa dilontarkan sembarangan.
Karena itu, justru APH harus mengambil alih persoalan ini melalui proses hukum yang objektif.
Jika dugaan tersebut tidak terbukti, maka pemeriksaan akan memberikan kepastian dan memulihkan nama pihak-pihak yang tidak terlibat.
Tetapi jika penyelidikan menemukan adanya praktik melawan hukum, maka publik menuntut agar semua pihak yang bertanggung jawab diproses berdasarkan hukum tanpa kompromi.
Tidak peduli apakah berasal dari perusahaan.
Tidak peduli apakah berasal dari pemerintahan desa.
Tidak peduli apakah melibatkan oknum di tingkat kecamatan atau institusi pertanahan.
Hukum tidak boleh hanya tajam ketika berhadapan dengan rakyat kecil.
PAPUTUNGAN MENUNGGU LANGKAH NYATA APH
Kini bola panas berada di tangan aparat.
Masyarakat dan keluarga ahli waris tidak hanya membutuhkan janji.
Mereka membutuhkan kepastian.
Mereka membutuhkan pemeriksaan.
Mereka membutuhkan keterbukaan.
Dan jika memang terdapat unsur pidana, mereka menuntut penegakan hukum.
Kejari Minut, Kepolisian, dan instansi pertanahan kini didesak untuk menjawab satu pertanyaan besar:
APAKAH PAPUTUNGAN AKAN MENDAPATKAN KEJELASAN, ATAU PERSOALAN INI AKAN TERUS TERKUBUR DI BAWAH TUMPUKAN DOKUMEN DAN JANJI?
Nama-nama yang disebut dalam perkara harus diberi kesempatan memberikan klarifikasi. Namun pada saat yang sama, APH tidak boleh membiarkan persoalan berhenti hanya karena adanya bantahan atau janji penyelesaian.
Periksa seluruh pihak yang relevan. Uji dokumennya. Cocokkan dengan fakta lapangan. Buka riwayat proses pertanahannya.
Karena dalam negara hukum, sengketa tanah tidak boleh diselesaikan oleh kekuatan modal, pengaruh, atau permainan di balik meja.
PAPUTUNGAN MEMANAS.
PUBLIK MENUNGGU.
APH DITANTANG BERTINDAK.
DAN PERTANYAAN BESARNYA KINI SEMAKIN KERAS: APA YANG SEBENARNYA TERJADI DI BALIK TANAH PAPUTUNGAN?
Tim Investigasi / Redaksi
Social Header