Ahli Waris Desak PT BMW, ATR/BPN, Pemerintah Desa hingga APH Tidak Tutup Mata
MINAHASA UTARA, PORTALLNEWS.MY.ID — Persoalan sengketa tanah di Jaga I, Desa Paputungan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, kembali mencuat dan kini memasuki babak yang semakin serius.
Ratna Pontoh bersama para ahli waris keluarga Tindatu Liako secara terbuka menuntut keadilan dan kepastian hukum atas dugaan penguasaan serta penyerobotan tanah oleh PT BMW, yang menurut pihak ahli waris berada di atas lahan yang status perkaranya telah diputus hingga tingkat Mahkamah Agung dan disebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Bagi para ahli waris, persoalan ini bukan lagi sekadar sengketa biasa. Mereka mempertanyakan bagaimana sebuah perusahaan masih dapat melakukan aktivitas dan penguasaan di atas lahan yang menurut mereka telah memiliki dasar putusan hukum.
Pertanyaan yang kini mengemuka adalah: apabila benar terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang memenangkan ahli waris, mengapa penguasaan di lapangan masih terus berlangsung? Siapa yang bertanggung jawab memastikan putusan hukum benar-benar dihormati?
“Kami tidak meminta belas kasihan. Kami meminta hukum ditegakkan dan hak kami dikembalikan sesuai aturan dan putusan yang berlaku,” demikian sikap yang disampaikan pihak ahli waris.
TIANG LISTRIK DIDIRIKAN, PEMILIK TANAH MALAH MERASA TERTEKAN
Ketegangan kembali meningkat setelah pihak ahli waris menemukan adanya dugaan pendirian tiang listrik di atas lahan yang mereka klaim sebagai tanah milik keluarga tanpa persetujuan pemilik yang sah.
Tidak hanya itu, keluarga ahli waris juga mengaku mengalami berbagai bentuk tekanan dalam mempertahankan dan memanfaatkan tanah tersebut.
Salah satunya adalah adanya larangan terhadap warga untuk memanjat pohon kelapa yang berada di atas tanah yang mereka klaim sebagai milik sendiri. Bahkan, muncul pula tuduhan pencurian terhadap hasil kelapa yang dipanen dari lokasi tersebut.
Situasi ini dinilai sangat ironis.
Bagaimana mungkin seseorang atau ahli waris yang mengklaim memiliki dasar kepemilikan dan putusan hukum atas tanah justru harus menghadapi tuduhan ketika mengambil hasil dari tanah yang mereka yakini sebagai miliknya sendiri?
Persoalan ini kini bukan hanya menyangkut sengketa administrasi pertanahan, tetapi telah berkembang menjadi persoalan sosial, ekonomi dan bahkan berpotensi menimbulkan konflik horizontal apabila tidak segera ditangani secara terbuka dan tegas oleh pemerintah serta aparat penegak hukum.
KESAKSIAN SEJARAH: PENGUKURAN DISEBUT PENUH KEJANGGALAN
Sorotan tajam juga datang dari keterangan Jerry Kalangkahan, seorang saksi sejarah dan mantan perangkat desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Dusun sejak tahun 1971.
Menurut Jerry, proses penguasaan lahan yang berlangsung sejak sekitar tahun 2016 menyimpan sejumlah pertanyaan serius.
Ia mengungkapkan pernah menolak terlibat dan menarik diri dari proses pengukuran tanah karena menurutnya tidak terdapat berita acara resmi yang melibatkan dan ditandatangani oleh para pihak yang berbatasan langsung dengan objek tanah.
Hal tersebut menjadi pertanyaan penting yang seharusnya dijawab secara terbuka oleh seluruh pihak terkait.
Siapa yang melakukan pengukuran? Atas dasar dokumen apa? Siapa saja yang hadir? Di mana berita acara pengukuran? Apakah para pemilik tanah berbatasan telah memberikan persetujuan dan tanda tangan?
Yery juga menegaskan bahwa persoalan tanah warisan tidak dapat diperlakukan sebagai transaksi biasa.
Pernyataan tersebut tentu membutuhkan pembuktian hukum dan administrasi secara objektif. Namun, kesaksian seorang tokoh yang mengetahui sejarah wilayah sejak puluhan tahun lalu tidak seharusnya dipandang sebelah mata.
KLAIM PEMBAYARAN RP175 JUTA DIPERTANYAKAN: SIAPA BERWENANG MENJUAL HARTA WARIS?
Pihak perusahaan disebut pernah menyampaikan bahwa telah dilakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp175 juta kepada salah satu pihak bernama Alwia bin Thalib.
Namun, klaim tersebut kini menjadi salah satu titik paling krusial yang dipersoalkan oleh ahli waris.
Pihak keluarga mempertanyakan dasar hukum transaksi tersebut.
Apabila objek tanah merupakan harta warisan yang memiliki lebih dari satu ahli waris, maka muncul pertanyaan mendasar:
Apakah seluruh ahli waris mengetahui transaksi tersebut? Apakah terdapat persetujuan bersama? Apakah pihak yang menerima pembayaran memiliki kewenangan hukum mewakili seluruh ahli waris? Apakah terdapat surat kuasa, akta pelepasan hak, atau dokumen resmi lainnya?
Para ahli waris menilai transaksi yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh pihak yang memiliki hak berpotensi menimbulkan persoalan hukum serius.
Karena itu, PT BMW diminta tidak hanya menyampaikan klaim pembayaran di ruang publik, tetapi membuka secara terang-benderang dokumen yang menjadi dasar transaksi tersebut kepada pihak berwenang.
Bila perusahaan yakin seluruh proses telah dilakukan sesuai hukum, maka seharusnya tidak ada alasan untuk menutup atau menghindari pemeriksaan dokumen.
SERTIFIKAT DIKLAIM ADA, TETAPI DIMINTA BUKTI TERBUKA
Persoalan lainnya adalah adanya klaim mengenai kepemilikan sertifikat hak atas tanah oleh pihak perusahaan.
Namun, menurut keterangan pihak ahli waris, ketika dokumen tersebut dipertanyakan, perusahaan belum menunjukkan bukti sertifikat yang dianggap cukup untuk menjelaskan dasar penguasaan atas objek tanah yang disengketakan.
Selain itu, muncul pula informasi mengenai dugaan transaksi masa lalu melalui pihak ketiga bernama Amimoto.
Kondisi tersebut membuat ahli waris meminta Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Minahasa Utara dan ATR/BPN Provinsi Sulawesi Utara turun langsung melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Bukan sekadar pemeriksaan administratif dari balik meja.
Ahli waris mendesak dilakukan:
- Pemeriksaan buku tanah;
- Pemeriksaan surat ukur;
- Pemeriksaan peta bidang;
- Penelusuran riwayat peralihan hak;
- Pemeriksaan dasar penerbitan sertifikat;
- Penelitian batas-batas bidang;
- Pencocokan objek sertifikat dengan kondisi faktual di lapangan;
- Penelusuran dokumen pelepasan hak;
- Pemeriksaan pihak-pihak yang menandatangani dokumen;
- Serta pemeriksaan apakah terdapat putusan pengadilan yang berpengaruh terhadap status objek tanah tersebut.
ATR/BPN tidak boleh hanya menjadi penonton dalam konflik yang menyangkut dugaan tumpang tindih penguasaan dan klaim hak atas tanah.
Publik membutuhkan jawaban yang jelas:
«Apakah sertifikat yang diklaim benar-benar berada di atas objek tanah yang disengketakan?
Bagaimana proses penerbitannya?
Apakah seluruh prosedur telah sesuai aturan?
Apakah terdapat riwayat putusan pengadilan yang telah diperiksa sebelum penerbitan atau pengakuan hak tersebut?»
Jika seluruh proses telah benar, maka ATR/BPN perlu menjelaskannya secara terbuka berdasarkan dokumen.
Sebaliknya, apabila ditemukan kesalahan administrasi atau cacat prosedur, maka negara wajib mengambil langkah korektif sesuai mekanisme hukum.
PEMERINTAH DESA JANGAN BERSEMBUNYI DI BALIK ALASAN “PEJABAT BARU”
Upaya konfirmasi terhadap pemerintah Desa Paputungan disebut belum menghasilkan jawaban yang memuaskan.
Alasan bahwa Hukum Tua berhalangan hadir serta perangkat desa yang ada merupakan pejabat baru dan tidak mengetahui persoalan lama, dinilai tidak dapat menjadi alasan untuk menghentikan pencarian fakta.
Pergantian pejabat tidak menghapus arsip negara.
Administrasi pertanahan desa, surat-surat keterangan, register tanah, dokumen penguasaan, riwayat objek dan arsip pemerintahan bukan milik pribadi pejabat tertentu.
Dokumen tersebut adalah bagian dari administrasi pemerintahan.
Karena itu, Pemerintah Desa Paputungan diminta membuka seluruh arsip yang berkaitan dengan:
- Riwayat penguasaan tanah;
- Surat keterangan tanah;
- Surat jual beli;
- Register administrasi desa;
- Surat pelepasan hak;
- Berita acara pengukuran;
- Surat batas tanah;
- Serta dokumen lain yang berkaitan dengan objek sengketa.
Tidak mengetahui masalah bukan berarti tidak memiliki kewajiban mencari arsip dan menjelaskan fakta.
CAMAT DAN BUPATI DIMINTA TURUN TANGAN
Pemerintah Kecamatan Likupang Barat dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara juga didesak untuk tidak bersikap pasif.
Camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah di wilayah kecamatan diminta membantu membuka riwayat administrasi dan memfasilitasi penyelesaian konflik secara transparan.
Sementara Bupati Minahasa Utara diminta memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.
Apalagi konflik pertanahan yang berlarut-larut berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.
Pemerintah daerah tidak boleh hanya hadir ketika konflik sudah membesar.
Negara harus hadir sebelum masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum.
Bupati Minahasa Utara didesak untuk mendorong pembentukan forum atau tim lintas instansi yang melibatkan pemerintah daerah, ATR/BPN, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, aparat penegak hukum dan seluruh pihak yang berkepentingan.
Namun, tim tersebut tidak boleh sekadar menjadi forum seremonial.
Hasilnya harus terukur, terbuka dan memiliki tindak lanjut yang jelas.
LAPORAN PENAHANAN HASIL PANEN DISEBUT MANDEK: APH HARUS MENJAWAB
Persoalan ini juga telah menyentuh aspek pidana.
Yery Kalangkahan disebut pernah melakukan pelaporan terkait dugaan penahanan hasil panen kelapa oleh pihak security perusahaan.
Dalam peristiwa tersebut disebut terdapat keterlibatan pihak keamanan dan aparat yang sempat menangani situasi di lapangan.
Namun, menurut informasi pihak pelapor, proses hukum tersebut hingga kini belum memberikan kejelasan setelah berjalan kurang lebih satu tahun.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius terhadap aparat penegak hukum.
Sudah sejauh mana proses penyelidikan atau penyidikan?
Apakah laporan telah ditindaklanjuti?
Apakah pelapor telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan atau Penyidikan?
Apabila perkara tidak dapat dilanjutkan, apa dasar hukumnya?
Jika masih berjalan, mengapa membutuhkan waktu yang panjang tanpa kepastian?
Kepolisian, Kejaksaan dan seluruh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan diminta memberikan penjelasan secara profesional dan transparan.
Hukum tidak boleh menimbulkan kesan hanya cepat ketika berhadapan dengan masyarakat kecil, tetapi lambat ketika menyangkut kepentingan korporasi.
Keadilan tidak boleh ditentukan oleh besar kecilnya modal, kekuatan ekonomi atau jaringan kekuasaan.
JIKA PUTUSAN SUDAH INKRAH, MENGAPA MASIH DIPERTANYAKAN?
Inilah inti paling tajam dari persoalan yang kini diperjuangkan Ratna Pontoh bersama ahli waris Tindatu Liako.
Apabila benar terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga tingkat Mahkamah Agung dan memenangkan pihak ahli waris, maka seluruh pihak terkait harus memberikan jawaban hukum secara terbuka mengenai status putusan tersebut.
Putusan pengadilan bukan pajangan.
Putusan hukum bukan sekadar dokumen yang disimpan di lemari.
Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati dan dilaksanakan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Apabila terdapat persoalan dalam pelaksanaan putusan, maka harus dijelaskan di mana hambatannya.
Apakah terdapat proses hukum lain?
Apakah terdapat objek yang berbeda?
Apakah terdapat sertifikat yang belum dibatalkan?
Ataukah terdapat persoalan administratif yang selama ini dibiarkan berlarut-larut?
Seluruh pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan fakta dan dokumen, bukan asumsi.
PT BMW DIMINTA MEMBUKA SELURUH DOKUMEN
Demi menjaga transparansi dan menghindari spekulasi, PT BMW didesak memberikan penjelasan resmi mengenai dasar penguasaan atas tanah yang disengketakan.
Perusahaan diminta membuka dan menjelaskan:
1. Dasar perolehan tanah;
2. Dokumen jual beli atau pelepasan hak;
3. Pihak yang menjual atau melepaskan hak;
4. Dasar kewenangan pihak yang melakukan transaksi;
5. Bukti pembayaran;
6. Dokumen pengukuran;
7. Riwayat sertifikat apabila memang terdapat sertifikat;
8. Kesesuaian antara objek sertifikat dengan lokasi di lapangan;
9. Status perkara yang pernah diputus pengadilan;
10. Serta dasar perusahaan melakukan aktivitas di atas tanah yang masih disengketakan.
Sebagai perusahaan, PT BMW memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap aset dan lahan yang digunakan memiliki dasar perolehan yang sah.
Perusahaan tidak boleh hanya berlindung di balik klaim administratif.
Jika dokumen lengkap dan prosesnya benar, tunjukkan. Jika ada persoalan, selesaikan sesuai hukum.
RATNA PONTOH DAN AHLI WARIS: KAMI AKAN TERUS MENUNTUT KEADILAN
Ratna Pontoh bersama para ahli waris menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan bertujuan menciptakan konflik, melainkan memperjuangkan kepastian hukum dan hak keluarga.
Mereka meminta seluruh institusi terkait untuk tidak membiarkan persoalan ini mengambang tanpa penyelesaian.
Tuntutan ahli waris kini diarahkan kepada:
PT BMW untuk menjelaskan dasar penguasaan tanah secara terbuka.
ATR/BPN untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap riwayat dan legalitas hak atas tanah.
Pemerintah Desa Paputungan untuk membuka arsip administrasi yang berkaitan dengan objek sengketa.
Camat Likupang Barat untuk tidak tinggal diam dan membantu membuka persoalan administrasi wilayah.
Bupati Minahasa Utara untuk memastikan pemerintah daerah hadir dalam penyelesaian konflik pertanahan.
Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk memberikan kepastian terhadap setiap laporan yang telah masuk.
Serta instansi pemerintah di tingkat provinsi dan pusat untuk turun tangan apabila persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara objektif di tingkat daerah.
NEGARA DIUJI: BERPIHAK PADA HUKUM ATAU MEMBIARKAN KONFLIK BERLARUT?
Kasus ini kini menjadi ujian bagi seluruh institusi.
Bukan hanya bagi PT BMW.
Tetapi juga bagi ATR/BPN, pemerintah desa, kecamatan, pemerintah kabupaten dan aparat penegak hukum.
Ketika masyarakat telah membawa persoalan hingga ke pengadilan dan mengklaim telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, maka negara wajib memastikan tidak ada kekosongan dalam penegakan hukum.
Jangan sampai masyarakat dipaksa berjuang bertahun-tahun hanya untuk mempertahankan apa yang menurut hukum seharusnya sudah menjadi haknya.
Keadilan tidak boleh berhenti pada putusan.
Keadilan harus hadir di lapangan.
Kini publik menunggu jawaban.
Apakah PT BMW akan membuka seluruh dokumen dasar penguasaan tanah?
Apakah ATR/BPN akan melakukan pemeriksaan terbuka?
Apakah pemerintah desa bersedia membuka arsip?
Apakah Camat dan Bupati akan turun tangan?
Apakah aparat penegak hukum akan memberikan kepastian atas laporan yang disebut telah mandek?
Dan yang paling penting:
«Jika benar hak ahli waris telah ditegaskan melalui putusan hukum berkekuatan tetap, siapa yang akan memastikan hak tersebut benar-benar dihormati dan dipulihkan?»
Tim Investigasi akan terus melakukan penelusuran dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi kepada PT BMW, ATR/BPN, Pemerintah Desa Paputungan, Pemerintah Kecamatan Likupang Barat, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan aparat penegak hukum terkait, demi memperoleh informasi yang berimbang, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
(Tim Investigasi)
Social Header