BOLMUT — Pengamanan dua mobil tangki yang membawa sekitar 16 ribu liter solar oleh Polres Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) harus menjadi pintu masuk membongkar dugaan permainan distribusi BBM bersubsidi. Perkara tersebut hingga kini masih dalam proses penyelidikan.
Publik menuntut Polres Bolmut jangan berhenti pada sopir dan kendaraan. Penyidik harus mengungkap dari mana solar berasal, siapa pemodalnya, siapa yang memerintahkan pengangkutan, siapa pemilik sebenarnya, siapa penerima akhir, serta ke mana aliran uangnya.
Jika terdapat pihak yang terbukti mengendalikan distribusi ilegal, proses hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Nama-nama yang muncul dalam informasi terkait perkara juga harus diverifikasi melalui alat bukti, bukan sekadar berdasarkan isu. Bila ditemukan keterlibatan pidana, jerat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
PASAL 55 UU MIGAS HARUS DITEGAKKAN
Apabila penyidikan membuktikan adanya penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah, Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dapat diterapkan sesuai unsur dan pembuktian perkara.
Ancaman pidananya dapat mencapai 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp60 miliar.
Karena itu, APH perlu menelusuri asal-usul BBM, dokumen pengangkutan, transaksi SPBU, komunikasi, rekening, kendaraan, perusahaan terkait, hingga penerima akhir.
JANGAN SAMPAI KASUS BESAR BERUJUNG KECIL
Kasus 16 ribu liter solar bukan perkara sepele. Jika benar ada jaringan, jangan hanya pelaku lapangan yang diproses sementara pengendali lolos.
Polres Bolmut ditantang transparan dan profesional.
BONGKAR SIAPA PEMASOKNYA.
UNGKAP SIAPA PENGENDALINYA.
TELUSURI SIAPA YANG MENIKMATI KEUNTUNGANNYA.
Jika bukti cukup, proses dan jerat sesuai hukum.
Jika tidak terbukti, sampaikan secara terang kepada publik.
APH JANGAN MASUK ANGIN. SUBSIDI RAKYAT BUKAN LADANG BISNIS ILEGAL!
(Nove)
Social Header